Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Pengusaha Tak Taat Pajak, Bakal Dicabut Izin Usaha

Pengusaha Tak Taat Pajak, Bakal Dicabut Izin Usaha

Tanggal : Pukul :
165
0
Detik Sumsel/Rendi - BKD Kota Pagaralam saat menyosialisasikan pajak 10 persen pada pelaku usaha.

Pagaralam, Detik Sumsel – Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi dan pajak daerah serta mendongkrak penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rupanya membutuhkan kerja ekstra Pemerintah Kota Pagaralam.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Iwan Mieke Wijaya, melalui Kepala Bidang Penagihan, Mirwansyah, mengungkapkan, usaha pihaknya untuk membuat kenaikan angka partisipasi wajib pajak (WP) Pagaralam masih banyak menemui kendala. Meskipun pihaknya telah melakukan inovasi melalui pemasangan alat Transaction Monitoring Device (TMD) atau Tapping Box yang dipasang di sejumlah tempat usaha resto dan hotel untuk memastikan angka ril penerimaan pajak dari sektor ini.

“Kendala yang dimaksud antara lain masih adanya keberatan dari para WP mentaati Peraturan Daerah (Perda) nomor 07 tahun 2018 khususnya tentang pajak 10 persent yang menyasar usaha restoran dan hotel,” katanya, Kamis (19/09).

Baca Juga :   Geliat UMKM Tunjang Kemajuan Daerah

Dijelaskan Mirwansyah, keberatan yang paling banyak yang mereka dengar langsung dari para WP pemilik atau pengelola restoran dan hotel adalah lantaran pengusaha menilai Perda tersebut memberatkan dunia usaha secara langsung. Pemilik usaha terpaksa membebankan pajak tersebut kepada konsumen sehingga dianggap berpotensi mematikan usaha.

“Paling banyak para wajib pajak ini mengatakan pajak 10 persen ini membuat usaha mereka jadi sepi karena konsumen enggan dikenakan pajak,” ungkapnya.

Selain itu, para WP meminta pemberlakuan pajak 10 persen ini tidak diskriminatif yang hanya menyasar pelaku usaha yang beromzet Rp 15 juta ke atas saja. Namun mereka ingin aturan ini juga menyasar seluruh pelaku usaha lain serupa.

Baca Juga :   Penerapan Pajak Hotel dan Restoran 10 Persen Disoal

“Alasan lain, para WP ini menilai penerapan Perda serta pemasangan alat tapping box ini dinilai diskriminatif,” terangnya.

Namun Mirwansyah berkeras pemasangan TMD atau Tapping Box ini sudah sesuai peraturan yang ada, sehingga dengan adanya alat ini mampu mendongkrak PAD yang diakumulasikan per tahun sehingga didapat angka ril penerimaan daerah dari sektor ini.

“Selama ini kan penerimaan dari sektor ini masih amburadul karena para WP bayar semaunya saja, namun dengan inovasi ini dapat dilihat angka ril penerimaan daerah dari sektor ini sekaligus menggugah ketaatan para wajib pajak,” ujarnya. Ia juga menegaskan akan ada sanksi tegas bagi WP yang membandel mulai dari teguran lisan, tertulis dan terberat adalah pencabutan izin hingga penyegelan tempat usaha. (rendi)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here