Beranda Palembang Penertiban Bangunan oleh TNI, Warga Dilarang Gunakan Handphone

Penertiban Bangunan oleh TNI, Warga Dilarang Gunakan Handphone

Tanggal : Pukul :
898
0
Detik Sumsel/Bara - Bangunan yang dihancurkan oleh TNI AU yang diklaim berdiri di tanah milik TNI AU, Kamis (06/09).

Palembang, Detik Sumsel – Ratusan anggota TNI AU mendatangi bangunan milik Robahudin di Kelurahan Sukodadi RT 32 RW 06 Kecamatan Sukarami Palembang pada Kamis (06/09) sekitar pukul 10.00. Kedatangan para petugas ini bertujuan menertibkan bangunan milik warga tersebut yang diklaim berdiri di atas tanah milik TNI AU.

Bangunan yang baru berdiri dua bulan tersebut langsung dihancurkan petugas menggunakan linggis, bodem, dan alat lainnya, kemudian ditarik menggunakan truk TNI AU.

Lettu Semadi, Kepala Penerbangan Sri Mulyono Herlambang mengatakan, kegiatan tersebut hanya pengamanan saja untuk mengingatkan warga agar tidak melakukan pembangunan di area sekitar landasan.

“Peringatan tidak diindahkan, maka ada penertiban karena ini aset negara melalui AU,” jelasnya.

Ditambahkannya, jika memang memiliki surat-surat yang lengkap, ia mempersilahkan warga membangun rumah sesuai prosedur. “Saat ini lahan tersebut masih sengketa antara warga dan TNI AU yang belum selesai, namun karena jaraknya hanya 1 km dari landasan dikhawatirkan justru membahayakan warga,” bebernya.

Sementara itu, Mustakin, Ketua RT 32 menjelaskan, ada tiga mobil truk, dan ratusan motor yang membawa anggota TNI AU berseragam lengkap membawa alat seperti linggis bodem dan lebih dari 20 orang senjata laras panjang langsung datang ke rumah yang masih dibangun tersebut.

Seketika sejumlah tukang bangunan berhenti bekerja dan anggota TNI tersebut langsung menghancurkan bangunan yang ada tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. “Setelah mendapat laporan warga, saya datang untuk melerai. Namun langsung dikeroyok dan sempat dipukul oleh mereka, bahkan ada yang mengancam pakai pisau,” bebernya.

Warga juga dilarang mendekat ke area eksekusi, bahkan tak diperbolehkan menggunakan handphone.

Menurutnya, yang punya rumah memiliki legalitas surat menyurat dan izin yang jelas, serta tanah tersebut sudah menjadi milik warga secara turun temurun hampir selama 60 tahunan. “Ini lahan milik warga, kalau ada arogansi seperti ini sudah termasuk intimidasi terhadap warga,” tegasnya.

Mustakin berharap agar permasalahan terkait lahan ini dapat terselesaikan secepat mungkin, dirinya tidak ingin nanti anak cucu mereka merasakan hal yang serupa.

“Kalau memang ada permasalahan kami terbuka, ayo selesaikan secara baik, kita panggil pihak bersangkutan untuk mencari bagaimana jalan keluarnya. (Bra)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here