Beranda Refleksi Pancasila dan Sikap Moderasi Nahdlatul Ulama

Pancasila dan Sikap Moderasi Nahdlatul Ulama

Tanggal : Pukul :
1057
0
Dr. Mohammad Syawaludin
Dr. Mohammad Syawaludin

Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslimin agar menganut suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman”

Ali Abd al-Raziq

Tanpa Pancasila, negara RI tidak akan pernah ada.

Abdurrahman Wahid, 18 Juni 1992

“Penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.” Deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila, Muktamar NU ke-26 1984.

Dilema ini masih berlanjut, meski Pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi begitu Orde Baru tumbang dari kekuasaannya, gagasan pendirian “negara Islam” muncul kembali.

Upaya mencantumkan kembali isi Piagam Jakarta ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 oleh sebagian gerakan Islam pada Sidang Tahunan MPR 2000 dan 2002 adalah bukti masih bersemainya gagasan politik tersebut. Meski berbagai indoktrinasi politik telah dilakukan oleh negara untuk meyakinkan pilihan NKRI dan Pancasila sebagai pilihan ideologi paling tepat bagi bangsa Indonesia yang pluralistik ini, tetapi gagasan itu tetap saja selalu hadir kembali pada saat menemukan momentum politiknya.Di sinilah upaya pencarian penyelesaian paradigmatik relasi agama dan negara dalam pendekatan keagamaan menjadi penting dilakukan, karena gerakan Islam selalu mendasarkan pemikiran politiknya dari pemikiran keagamaan. Bagi organisasi Nahdlatul Ulama sebetulnya diskusi tentang relasi agama vis-a-vis negara, atau Islam vis-a-vis Pancasila, sudah dapat dianggap selesai.

Keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 telah mengakhiri perdebatan ini. Muktamar yang yang berlangsung tanggal 8-12 Desember 1984 itu mengukuhkan keputusan Musyawarah Alim Ulama Nasional NU 1983 yang memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan memulihkan kembali NU menjadi organisasi keagamaan sesuai dengan Khitthah (Semangat) 1926. Melalui forum keagamaan kultural Bahstul Masa’il, ulama NU mampu menemukan rumusan yang tepat untuk mengurai dan memberikan kesimpulan tentang relasi Islam dan Pancasila dari perspektif keagamaan, khsususnya pendekatan fiqh. NU adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan pertama yang menuntaskan penerimaaannya atas ideologi Pancasila. NU bukan hanya pertama menerima, tetapi juga yang paling mudah menerima Pancasila.

Muhamadiyyah menerima Pancasila setelah terbitnya UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu tokoh NU Indonesia yang bersikap demikian adalah Abdurrahman Wahid bahwa Islam tidak memasukkan gagasan apapun tentang negara. Islam dan politik berdiri secara terpisah. Islam mesti diterapkan sebagai etika dan moral sosial, bukan hukum positif yang melekat pada negara. Islam harus melindungi wawasan nasional, bukan wawasan keagamaan eksklusif. Abdurrahman Wahid bukan sekadar memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi, melainkan juga fanatik terhadap demokrasi. Abdurrahman Wahid banyak menggantungkan harapannya pada demokrasi.“Isu demokratisasi inilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Ia dapat mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok, menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Jika gerakan Islam dapat memperjuangkan proses ini, ia akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan bangsa ini. Islam tidak boleh menempatkan dirinya dalam posisi yang bersaing vis a vis komponen-komponen lainnya, misalnya konstruk kesatuan nasional dan tatanan sosial politik Indonesia. Islam, menurutnya, tidak bisa dijadikan sebagai suatu ideologi alternatif terhadap konstruk negara-bangsa Indonesia yang ada sekarang. Akan tetapi, Islam harus ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi tatanan sosial, kultural dan politik di Indonesia. Karena corak sosial, kultural, dan masyarakat politik kepulauan Nusantara yang beragam maka upaya menjadikan Islam sebagai suatu ideologi alternatif atau pemberi warna tunggal hanya akan membawa ke dalam perpecahan secara keseluruhan.

Baca Juga :   Virtual Leadership

NU berpandangan bahwa Pancasila sebagai kompromi politik yang memungkinkan semua orang Indonesia hidup bersama-sama dalam sebuah negara kesatuan nasional Indonesia, tanpa Pancasila, Indonesia akan berhenti sebagai negara. Pancasila sebagai syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehat dalam konteks nasional. Di matanya, Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada konsensus dan kompromi dan kompromi itu inheren dalam Pancasila. Dalam perspektif ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah, pemerintahan ditilik dan dinilai dari segi fungsionalnya, bukan dari norma formal eksistensinya, negara Islam atau bukan. Selama kaum Muslimin dapat menyelenggarakan kehidupan beragama mereka secara penuh, maka konteks pemerintahannya tidak lagi menjadi pusat pemikirannya. Biarkan setiap warga negara menjalankan ajaran agamanya, tanpa intervensi negara.

Berpancasila bearti adalah bagaimana mengkombinasikan kesalehan Islam dengan apa yang disebutnya komitmen kemanusiaan. Baginya, nilai itu bisa digunakan sebagai dasar bagi penyelesaian tuntas persoalan utama kiprah politik umat, yakni posisi komunitas Islam pada sebuah masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Humanitarianisme Islam pada intinya menghargai sikap toleran dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap kerukunan sosial. Dari kedua elemen asasi inilah sebuah modus keberadaan politik komunitas Islam negeri ini harus diupayakan. Yang penting, menurut Abdurrahman Wahid, adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Dengan memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Islam, maka Abdurrahman Wahid bisa mengatakan bahwa dia sedang memperjuangkan Islam. Di mata Abdurrahman Wahid, Islam hanya dilihat sebagai sumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai sistem sosial dan politik yang berlaku secara keseluruhan. Dengan kata lain, Islam tidak dibaca dari sudut verbatim doktrinalnya, tetapi coba ditangkap spirit dan rohnya. Islam dalam maknanya yang legal formal tidak bisa dijadikan sebagai ideologi alternatif bagi cetak biru negara bangsa Indonesia. Islam merupakan faktor pelengkap di antara spektrum yang lebih luas dari faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa. Walhasil, visi Abdurrahman Wahid tentang Indonesia masa depan adalah sebuah Indonesia yang demokratis, misalnya adanya kedudukan yang sama bagi semua warga negara dari berbagai latar belakang agama dan etnis manapun; mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Baca Juga :   Menjaga Pola Kebudayaan Tradisional Masyarakat Perdesaan

Konsekuensi dari penerimaan terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, dalam kebutuhan praktis dan strategis menumbuhkan sikap kebangsaan Nahdlatul Ulama dari faham keagamaan yang selama ini digeluti, yakni sikap yang tercermin dari nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Di antara sikap ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap Tawasuth dan I’tidal

Yakni, suatu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini seharusnya dapat menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

2. Sikap Tasamuh

Yakni, sikap toleran dan menghargai terhadap perbedaan pandang, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu’ atau menjadi masalah khilafiyyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

3. Sikap Tawazun

Yakni, sikap seimbang dalam berkhidmah. Dalam hal ini adalah sikap menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, dan menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

4. Amar Ma’ruf Nahy Munkar

Yakni, sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here