Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Merespon Ekonomi Indonesia Ditengah Pusaran Middle Income Trap

Merespon Ekonomi Indonesia Ditengah Pusaran Middle Income Trap

Tanggal : Pukul :
354
0
Penulis : M. Haekal Haffafah S.Sos

Middle income trap merupakan istilah yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) yang terjebak di posisinya dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju baru.


ADB dan World Bank (2012) mendefinisikan middle income trap sebagai countries stagnating and not growing to advanced country level. Para pakar mendefinisikannya sebagai growth slowdown and stuck in the middle income status (Gill and Kharas, 2007; Eichengreen et al, 2011).

Bank Dunia membagi negara-negara beradasarkan pendapatan nasional kotor (Gross National Income) menjadi 4 katagori. Kelompok pertama adalah negara berpenghasilan tinggi (high income conutries) dengan GNI per kapita setidaknya $ 12.476. Kelompok kedua negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) memiliki pendapatan per kapita antara $ 4.038 dan $ 12.475. Negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income) memiliki GNI per kapita dari $ 1.026 hingga $ 4.035. Akhirnya, negara-negara berpenghasilan rendah (low income countries) memiliki GNI per modal $ 1.025 atau kurang.

Bagi Indonesia isu ini relavan, Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun lalu mengumumkan pendapatan per kapita orang Indonesia mencapai Rp56 juta atau US$3.927 per tahun. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2008-2013 adalah 5.91% per tahun. Sementara dalam lima tahun pemerintahan Jokowi periode I (2015-2019), perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen. Hingga semester pertama 2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,05 persen dibanding semester pertama tahun sebelumnya.

Angka tersebut lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 5,3 persen maupun dari target RJPM 2015-2019 sebesar 8 persen.

Setelah meraih pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, banyak negara di Asia telah naik status masuk kedalam kelompok negara berpenghasilan menengah (Middle Income Countries), seperti Philipina, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos dan Indonesia (Egawa, 2013).

Sementara itu, beberapa negara di kawasan Asia Timur saat ini sudah masuk ke dalam kelompok High Income Countries (HIC) seperti Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Pergeseran dari status negara berpenghasilan rendah menjadi menengah, akan serta merta memberikan dampak yang cepat kepada jumlah total agregat permintaan dan penawaran pada negara tersebut (Carnovale, 2012).

Peluang High Income Country

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk beralih menjadi High Income Country (HIC), karena didukung oleh beberapa faktor seperti fundamental ekonomi yang baik, Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah dan juga jumlah populasi penduduk yang besar. Secara demografis Indonesia didukung oleh tingginya jumlah kelompok usia kerja yang dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Bank Dunia, lebih dari 60% total populasi penduduk Indonesia berusia dibawah 39 tahun, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang signifikan.

Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa pola demografi dengan banyaknya jumlah proporsi penduduk usia kerja yang signifikan memberikan sejumlah demografic dividend bagi Indonesia karena faktor tersebut dapat membantu kinerja perekonomian.

Salah satu, kendala Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah ketiadaan ekonomi dalam negeri terintegrasi. Indonesia menjadi kumpulan pasar lokal dan regional yang tak saling berhubungan, kekurangan itu kentara dalam banyak hal, biaya pengiriman, terbatasnya perdagangan antar daerah, perbedaan harga dan fragmentasi pasar, perbedaan besar dalam hal pendapatan antar daerah (Anthony J. Saich : 2013).

Persoalan lain secara politik misalnya, pelaksanaan kebijakan di Indonesia masih diperberat oleh birokrasi yang tak efisien. Sebagian besar ketidak efisienan itu berasal dari aturan yang tak jelas, tumpang tindih, dan saling bertentangan, gaji rendah, insentif lemah dan pengawasan terbatas. Disisi lain kapasitas teknis DPR masih rendah, ini timpang dengan wewenang regulasi dan tanggung jawab pengawasan DPR yang luas.

Anggota DPR perlu dukungan pakar dan teknis yang layak, asistensi anggota DPR lebih bersifat pribadi, bukan teknis dan professional, anggota DPR kesulitan mendapat akses ke analisis bermutu mengenai subjek relavan dan kebijakan terkait.

Paling tidak butuh tiga gebrakan untuk keluar dari middle income trap, yakni menggenjot produktivitas, melipatgandakan investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiganya memiliki tautan dan mata rantai yang tak terpisahkan.

Dalam jangka pendek, Indonesia harus mempercepat akumulasi kapital melalui kegiatan investasi riil terutama yang berkaitan dengan fasilitas produksi dan infrastruktur. Investasi tidak hanya sekedar mendorong pertumbuhan ekonomi aktual tetapi juga kapasitas produksi domestik.

Banyak cara untuk menggenjot produktivitas, misalnya dengan meningkatkan pengeluaran riset dan pengembangan (R&D), pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan akses kepada perguruan tinggi, serta memberikan perlindungan hak cipta untuk inovasi, termasuk pendidikan teknis yang sesuai kebutuhan industri.

Di luar cara-cara tersebut, pemerintah bisa membuat regulasi di bidang ketenagakerjaan dengan tujuan menggenjot produktivitas pekerja dan meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya merubah sistem pengupahan Indonesia yang berbasiskan produktivitas.

Penghitungan upah berdasarkan produktivitas bukan hanya akan memberikan rasa adil bagi para pekerja, tapi juga bagi para pengusaha. Beberapa hal harus dipersiapkan dari sekarang. Pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas modal manusia (human capital) karena untuk menghasilkan inovasi dalam bentuk paten, tentu dibutuhkan manusia-manusia yang berkualitas yang jumlahnya cukup.

Kedua, dengan bercermin dari kisah sukses Korea Selatan, pengembangan National System of Innovation di Indonesia sudah menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai perwujudan kolaborasi antara industri, universitas dan pemerintah dalam upaya-upaya meningkatkan kapasitas produksi domestik.


Penulis: M. Haekal Haffafah S.Sos, Direktur Eksekutif Teras Indonesia/ Center For Political and Economic Studies

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here