Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Mengembalikan Marwah Ulama Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Mengembalikan Marwah Ulama Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Tanggal : Pukul :
477
0
Mengembalikan Marwah Ulama Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Hernoe Roesprijadji SIP
Mengembalikan Marwah Ulama Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Hernoe Roesprijadji SIP

SEBAGAI satu kesatuan komponen anak bangsa, Ulama tidak bisa dinafikkan peranannya. Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (MD), Syarekat Islam (SI), dan beberagai organisasi Islam lainnya, adalah penanda bahwa keberadaan ulama ditengah masyarakat  memiliki peran vital. Sebagaimana kita ketahui, sejak sebelum jaman kemerdekaan, tokoh sentral pengagas kemerdekaan bangsa sebagian besar dilahirkan dari kalangan Ulama, tidak terkecuali bung Karno yang disaat mudanya banyak di gembleng oleh Cokroaminoto sang pendiri Sarekat Islam.

Jajaran nama besar seberti Hadratussyaikh KH. Hasyim Ashari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Agus Salim, KH. Ahmad Dahlan, H.O.S. Cokroaminito dan lainnya, hingga kini tidak pernah kita lupakan jasa besarnya. Ditangan pendiri bangsa inilah konsep kenegaraan Bangsa Indonesia digagas, sekaligus peranan besar mereka membina keumatan, dalam proses transformasi bangsa menjadi hal terpenting yang harus kita ketahui.

Hubbul Wathan Minal Iman

Hari Senin tanggal 22 Oktober 1945, adalah hari penting dalam rangkaian sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal itu, melalui Rapat Besar para Ulama Se-Jawa dan Madura di kantor NU jln Bubutan VI/2 Surabaya yang dipimpin langsung oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Ashari mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan Resolusi Jihad. Isi Fatwa Resolusi Jihad tersebut antara lain, pertama, Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan RI adalah fardhu ‘ain bagi tiap-tiap orang Islam. Kedua, Hukumnya bagi yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotanya adalah mati syahid. Ketiga, Hukumnya orang yang memecahkan persatuan kita sekarang ini wadjib dibunuh.

Bisa dibayangkan kala itu begitu mencekamnya. Pasca diumumkannya fatwa resolusi jihad, Pesantren-pesantren di Jawa – Madura yang menjadi markas pasukan non reguler Hizbulloh dan sabilillah. Pengajian-pengajian telah berubah menjadi pelatihan mengunakan senjata, dan seluruh pasukan yang terdiri dari santri dan masyakat secara serentak bergerak ke kota Surabaya. Rentetan peristiwa-peristiwa seperti pembajakan kereta berisi senjata api milik tentara Inggris oleh pasukan Hizbullah Pos Surabaya Barat, penyobekan warna biru pada bendera merah-putih-biru yang berkibar di hotel Yamato oleh Cak Asy’ari, anak muda Ansor, pembunuhan Jenderal Mallaby oleh seorang santri Tebuireng hingga memuncak pada peperangan besar 10 November 1945. Atas peristiwa bersejarah tersebut, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan dan tanggal 22 Oktober sebagai hari Santri Nasional.

Enam tahun sebelum kemerdekaan, sikap ulama NU telah jelas posisinya kebangsaan Indonesia pada saat itu. Ketika Muktamar NU ke 11 di Banjarmasin membahas 23 perkara keagamaan aktual, salah satunya adalah status negara Indonesia kala itu. Dalam sidang bathsul masail dipertanyakan oleh salah seorang muktamirin, apa nama tanah jawa, betawi (Indonesia) menurut syara’ agama islam?  Putusan ini didasarkan pada sebuah kitab Bughyatul Mustarsyidinhalaman 254, bab Hudnah wal Imamah1. Bahwa negara Indonesia dinamakan “Darul Islam” karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun kemudian direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap melekat selamanya (Rifa’i, Muhammad. K.H. Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-197, 2010).

Baca Juga :   Isyarat Qur'an Tentang Merdekanya Nusantara

Menjelang kemerdekaan pada 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada maret 1945, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Agustus 1945. Dalam catatan, BPUPKI mengelar sidang sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama pada bulan Mei dan bulan Juli 1945 yang membahas tentang dua hal yakni Dasar Negara dan Rancangan UUD. Kala itu, sempat terjadi perselisihan pendapat antara kalangan Ulama dan Nasionalis mengenai masuknya piagam jakarta (Jakarta Charter) dalam sila pertama yang berbunyi Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya. Sebelum Pembukaan UUD 1945 disahkan, Moh. Hatta menyampaikan aspirasi dari rakyat Indonesia Timur yang mengancam memisahkan diri dari indonesia jika poin “Ketuhanan” tidak diubah esensinya. Atas aspirasi tersebut akhirnya perumus kembali berunding dengan para tokoh Islam yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, dan Teuku Muh. Hasan, dan kemudian mencapai kesepakatan menetapkan poin ketuhanan dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sudah menjadi kelaziman bagi ulama dalam keterlibatannya mengatur pranata kebangsaaan, baik dalam tindakan sosial, kebudayaan, dan politik kebangsaan. Besarnya perhatian ulama dalam membangun kebangsaan ini tertuang dalam jargon kecintaan tanah air “Hubbul wathan minal iman” seorang ulama besar NU yakni Rais Akbar Hasratussyaich KH. Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbulloh. Gagasan ini adalah bukti perjuangan ulama tidak setengah-setengah, mereka totalitas selain membangun keislaman, mereka juga concern terhadap persoalan-persoalan negara.

Berkhidmat Bagi Bangsa

Keputusan NU untuk kembali ke Khitah 1926 dalam Muktamar NU-27 di Situbondo adalah komitmen penting dalam dalam posisinya membangun kebangsaan. Setelah proses transisi kemerdekaan dan peranan ulama berada dalam mengawal kemerdekaan, NU melalui Partai politik telah cukup memberi warna unik dalam perjalanan bangsa. Posisi NU yang kala itu menghadapi konflik kepentingan antara Pemerintah sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran aktif dalam politik melalui Partai Persatuan Pembangunan, setelah fusi nya dengan berbagai partai Islam dalam satu wadah yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimasa orde baru. NU dianggap oleh jajaran Syuriah NU sudah terlampau jauh dalam bermain politik secara praktis, yang kala itu di pimpin oleh KH Idham Chalid. Maka atas desakan jajaran Syuriah  KH Ali Maksum, KH Machrus Aly, KH As’ad Syamsul Arifin dan KH Masjkur, KH Idham Chalid diminta lebih aktif untuk mengurusi NU ketimbang berpolitik secara praktis.

Baca Juga :   Selamat Datang Tahun Politik

Atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat, dan peranan NU sebagai wadah organisasi kemasyarakatan, maka diputuskan dalam Mukatamar ke 27 di Situbondo bahwa NU menarik diri dari politik praktis, dan Kembali ke Khitah 1926. Peranan penting NU dalam konsepsi organisasi keumatan, adalah membangun wacana kebangsaan, pendidikan, sosial, ekonomi kemasyarakatan. Bagi NU Politik hanya alat perjuangan guna mencapai cita-cita kebangsaan, tidak lebih dari itu. Persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat lebih penting dicarikan solusi penyelesaiannya, dan keberadaan ulama sebagai penerus perjuangan nabi “Al Ulama Warasatul Anbiya” guna menata akhlaqul karimah, menjaga masyarakat, dan membangun kebudayaan bangsa menjadi lebih penting dibanding hanya bermain politik secara praktis.

Bukti nyata dari upaya ulama berhikmad bagi bangsa adalah, gagasan ekonomi yang kita kenal sebagai Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar), dalam bidang politik kita kenal sebagai Nahdlatul Wathon (Kebangkitan tanah air), bidang pendidikan dan pemikiran kita kenal sebagai Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikir), lantas semua itu tergabung menjadi satu yakni Nadhlatul Ulama (Kebangkitan ulama), dan digagas menjadi sebuah organisasi islam.

NU sebagai pemegang saham terbesar bangsa ini disamping Muhammadiyah memiliki tugas berat dalam setiap proses transformasi kebangsaan, dari mulai perjuangan kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, masa transisi, pembangunan, hingga era reformasi saat ini. Tugas besar ini, antara lain menjaga bangsa dari upaya-upaya pihak-pihak luar dan dalam yang terus menerus berupaya meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan, mengawal proses transformasi kebudayaan, dan pertarungan ideologi kebangsaan sejatinya tidak bisa diemban sendirian oleh para ulama, peranan komponen bangsa lain juga penting guna secara bersama-sama bekerja secara sinergi untuk mengawal cita-cita bangsa.

Dalam era kekinian, jurang kesenjangan ditengah-tengah masyarakat yang kian lebar, pertarungan pengaruh ideologi yang semakin deras, dan pengaruh budaya hedonisme yang mengancam terkikisnya identitas kebangsaan. Kembali diperlukan peranan ulama dalam upaya pendampingannya ditengah-tengah masyarakat. Ulama seharusnya jauh dari hasrat politik praktis, yang hanya berfikir sempit perihal kepentingan partai atau golongan, serta pribadi masing-masing. Ulama dalam tindakan dan pemikirannya harus lebih terejawantah dalam konsepsi kenegaraan, dan bukan platform sempit kepentingan golongan. Memang euforia demokrasi dan reformasi telah banyak mengiring berbagai pihak tidak terkecuali ulama terjebak dalam dikotomi golongan, dan bahkan tidak sedikit ulama yang hanya sibuk berpolitik namun lupa tugas utama yakni membina umat, sehingga masyarakat mulai resah kehilangan pegangan, dan kehilangan sosok panutan.

Penulis adalah Wakil Ketua PWNU Sumsel dan juga Dewan Pakar Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Sumsel.

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here