Pemerintah Kabupaten Banyuasin Siap Menyukseskan Asian Games Tahun 2018

Mengembalikan Marwah Jurnalis

0
43
Mengembalikan Marwah Jurnalis - Abdul Malik Syafei, S.H.I., M.H.
Mengembalikan Marwah Jurnalis - Abdul Malik Syafei, S.H.I., M.H.

HARI ini, 9 Februari seluruh pelaku media, baik perusahan pers, organisasi wartawan, dan praktisi jurnalistik memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Sama seperti tahun sebelumnya, Peringatan HPN tahun 2017 ini pun, HPN dirayakan dengan aneka kegiatan yang berkaitan dengan media dan secara nasional dipusatkan di Ambon, Maluku.

Dalam catatan sejarah, peringatan HPN yang dirayakan oleh “buruh tinta” ini, berasal dari usulan Sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, Jawa Barat, pada 19 Februari 1981 lalu. Kemudian, ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Hingga saat ini setiap tahunnya peringatan HPN dilakukan sebagai momentum mengingat kembali kelahiran dan keberadaan pers di tengah masyarakat.

Tantangan Dunia Media

Peringatan HPN tahun ini, dunia media tanah air mendapat tantangan yang luar biasa. Situasi politik nasional membuat produk jurnalistik begitu mudah dibeli, mempertontonkan berita yang jauh dari kode etik jurnalistik dan terkadang menyebar berita yang belum tentu kebenarannya atau HOAX, katanya fakta tapi tanpa konfirmasi, menulis tanpa recheck dan lain sebagainya. Pada sisi yang lain, kemerdekaan pers yang kebablasan membuat fitnah terjadi dimana-mana akibat sebuah berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Pasca reformasi, memang sangat gampang mendirikan media, kemudian mereka dengan begitu mudahnya mencetak kartu pers dengan cukup bermodalkan uang Rp10 ribu. Kemudian memberikannya kepada ‘wartawan’ tanpa magang dan belum memiliki kompetensi di bidang jurnalistik. Pada akhirnya melahirkan produk ‘prematur’ pers karena belum layak untuk diterbitkan lantaran minim data dan konfirmasi.

Belum lagi, kini begitu ramainya portal online yang mengaku sebagai produk pers tanpa memperhatikan UU Pers No 40 tahun 1999, jauh dari penerapan kode etik jurnalistik (KEJ) dan tidak mengindahkan peraturan Dewan Pers. Ini cukup menguji kredibilitas pers yang memang memiliki badan hukum sesuai UU. Karena yang akan dihadapi adalah masyarakat pembaca yang sesungguhnya tidak peduli apakah itu memenuhi standar atau tidak, asalkan namanya portal berita, maka menurut pembaca adalah produk pers yang bisa dikonsumsi tanpa harus konfirmasi kebenaran. Tidak heran jika Dewan Pers melakukan pendataan dengan memverifikasi secara bertahap keberadaan media, baik secara administrasi dan juga faktual. Ini dilakukan agar tidak lagi terjadi media abal-abal dan hadirnya wartawan yang tidak kompeten di bidang jurnalistik. Ini harus kita dukung.

Baca Juga :   Hakikat Idul Fitri

Berbagai catatan tersebut, tentu menjadi tantangan bagi praktisi pers nusantara, tidak terkecuali di Sumsel. Karenya memang perlu penguatan kompetensi jurnalistik bagi wartawan agar memiliki karakter pers sebenarnya sebagai kontrol sosial. Hal ini juga menjadi kegelisahan karena kemampuan seorang wartawan sering diabaikan sebab tidak ada tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi kinerja pers dan profesionalisme wartawan.

Mengembalikan Marwah Jurnalis

Menghadapi persoalan ini, Lukas Luwarso dan Gati Gayatrin telah memberikan catatan serius dalam karnyanya yang berjudul Kompetensi Wartawan: Pedoman Peingkatan Profesionalisme dan Kinerja Pers. Menurutnya, untuk mengembalikan marwah jurnalis, maka wartawan harus menjalankan peran dan fungsi pers sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Pers. Dimana, dalam menyebarkan informasi harus faktual, akurat, netral, seimbang dan adil. Peran pers inilah yang kini mulai disepelehkan, harus diakui pengetahuan seorang wartawan dalam menyalurkan informasi sangat penting, itulah sebabnya tidak mudah menjadi seorang wartawan, karena yang diberikan bukan tulisan biasa, tapi sebuah informasi yang bisa berefek fatal kepada publik. Jika seorang wartawan mampu menerapkan ini, maka saya yakin tidak akan ada berita HOAX dari sebuah media yang memenuhi standar perusahan Pers.

Baca Juga :   Kongres Alumni FISIP Unsri, Untuk Siapa?

Selanjutnya, seorang jurnalis dimanapun dan kapanpun harus menerapkan KEJ karena jurnalis harus bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Dalam KEJ sangat jelas, wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam liputannya, wartawan juga dituntut selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Hal dasar inilah harus menjadi pedoman bagi seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Terakhir, kesejahteraan wartawan. Ini nampaknya yang menjadi desakan bagi perusahaan Pers. Masih belum memenuhi standarnya honor wartawan oleh perusahaan media membuat wartawan menjadi tidak terkendali di lapangan, tidak heran jika banyak diantaranya yang keluar dari koridor etik. Belum lagi, bagi mereka yang katanya mengaku wartawan tapi tidak memiliki media, atau punya media tapi tidak memenuhi standar perusahaan Pers yang memang diciptakan untuk mencari uang melalui narasumber. Atau kerap juga terjadi pada kontributor yang berlindung dari kata ‘media nasional’. Tapi tidak pernah melakukan aktivitas jurnalistik karena liputannya tak terlihat di media miliknya bekerja. Hal ini penting, sebuah perusahaan pers hadir, harus dengan segala kesiapanya, termasuk memikirkan kesejahteraan wartawannya, karena ini menyangkut marwah profesi.

Berbagai persoalan ini menjadi PR kita semua, tidak hanya perusahaan pers tentunya, tapi juga praktisi, organisasi wartawan, juga pemerintah agar terciptanya Pers yang sehat dan berkualitas untuk melahirkan masyarakat cerdas. Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2017.

Penulis adalah Pemimpin Redaksi DetikSumsel.Com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here