Beranda Refleksi Mencerdaskan Konsumen Sejak Dini

Mencerdaskan Konsumen Sejak Dini

Tanggal : Pukul :
519
0
Mencerdaskan Konsumen Sejak Dini - Lismiana, S.E., M.Si.
Mencerdaskan Konsumen Sejak Dini - Lismiana, S.E., M.Si.

HARI INI, Tanggal 20 April diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai Hari Konsumen Nasional berdasarkan kebutusan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2012. Pada dasarnya, salah satu tujuan penetapan Hari Konsumen Nasional adalah mendorong pemerintah dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Hari Konsumen Nasional dapat menjadi momentum agar masyarakat menjadi konsumen cerdas, berdaya, kritis dan lebih mencintai produk dalam negeri.

Dalam upaya melindungi konsumen tanah air, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan  Konsumen. Hal ini dikarenakan  peranan Pengeluaran Konsumsi  Rumah  Tangga (PKRT) sangat  penting sebagai sumber pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Kontribusi pengeluaran   konsumsi rumah  tangga terhadap  Produk Domestik Bruto (PDB)  Indonesia  selama 3  (tiga)  tahun terakhir mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu rata-rata mencapai 56,4 persen. Ke depan, diperkirakan   PKRT akan tetap menjadi  sumber pertumbuhan ekonomi. Sehingga agar pengeluaran  konsumsi rumah  tangga memberi kontribusi yang lebih  besar bagi pertumbuhan ekonomi, diperlukan perlindungan bagi konsumen agar konsumen merasa  lebih yakin dalam berkonsumsi.

Namun, sejak diberlakukannya UU Perlindungan Konsumen  tersebut,  implementasinya masih belum  sepenuhnya  efektif.  Hal ini dapat diamati dari Tingkat  Keberdayaan  Konsumen  Indonesia yang masih belum menunjukan adanya perbaikan, ditandai oleh rendahnya nilai Indeks  Keberdayaan  Konsumen  (IKK)  Indonesia  tahun 2016 yang hanya 30,86 dari  skala  100,00 dan rendahnya jumlah  pengaduan  konsumen Indonesia. Artinya, masih sedikit konsumen yang memahami bahwa mereka mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang ketika melakukan transaksi pasar, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen pada saat melakukan transaksi.

Banyaknya kasus di masyarakat  yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, sebut saja topik yang meresahkan masyarakat beberapa minggu terakhir yaitu penemuan 27 merek ikan kalengan yang mengandung cacing parasit dan makanan atau jajanan anak yang mengandung bahan berbahaya dijual di kantin beberapa sekolah dan pedagang keliling serta beberapa kasus penipuan jual beli online. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia sebagai konsumen agar menjadi konsumen yang kritis dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Karena konsumen yang kritis akan mendorong pelaku usaha untuk memproduksi  barang/jasa  yang  lebih   berkualitas sesuai kebutuhan konsumen.

Baca Juga :   Budaya Baca dan Masa Depan Pembangunan Manusia

Selain itu, peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap interaksi barang purna jual perlu lebih diefektifkan lagi. Belum efektifnya pelaksanaan UU tentang perlindungan konsumen juga ditengarai dari rendahnya tingkat  kepatuhan  pelaku usaha  terhadap peraturan  perundangan terkait  perlindungan. Sebagai contoh dapat ditunjukkan dari rendahnya  persentase  barang   beredar  yang sesuai dengan ketentuan  SNI wajib, yaitu  hanya sebesar 42,0 persen di tahun 2016.

Selama ini, pemerintah telah berupaya untuk melindungi konsumen tanah air. Namun implementasinya masih dirasa belum mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen harus lebih dioptimalkan. Lemahnya pengetahuan konsumen akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga perlu dilakukan upaya agar konsumen Indonesia lebih cerdas dan berdaya. Menjadikan konsumen Indonesia lebih berdaya dan cerdas merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga masyarakat Indonesia sebagai konsumen dapat diedukasi pengetahuannya tentang perlindungan konsumen sejak dini. Hal ini, dapat dilakukan dengan mengenalkan tentang isu perlindungan konsumen melalui jalur pendidikan di sekolah, mulai dari  pendidikan anak usia  dini (PAUD), pendidikan dasar   dan   menengah,   serta   pendidikan   keluarga. Sehingga konsumen mengetahui mengenai hak dan kewajibannya dalam transaksi pasar. Edukasi pengetahuan perlindungan konsumen ini dibutuhkan untuk menjadikan konsumen yang lebih cerdas. Hal ini perlu dilakukan sejak dini dikarenakan, anak-anak yang menduduki sekolah baik mulai dari pendidikan anak usia  dini (PAUD) juga telah menjadi konsumen terutama konsumen jajanan baik di sekolah, toko/warung maupun pedagang keliling. Ke depan, harapannya jika mereka telah mengenal dan mengetahui tentang perlindungan konsumen sejak dini, maka harapan terbentuknya konsumen cerdas lebih optimis tercapai.

Konsumen perlu diberi pengetahuan untuk menjadikan konsumen lebih cerdas dan berdaya seperti pengetahuan akan perlunya konsumen untuk teliti barang/jasa sebelum konsumsi, harus bertanya untuk memperoleh informasi langsung dari pelaku usaha, memperhatikan kartu garansi, dan masa kedaluwarsa, memastikan produk tersebut ber-SNI, membeli sesuai kebutuhan dan berani melakukan pengaduan jika mengalami penipuan. Sehingga jika hal tersebut sudah tercapai maka kedepan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas dan berdaya. Selain itu, konsumen juga di diedukasi sejak dini untuk lebih lebih mencintai produk dalam negeri ketimbang produk impor. Dengan demikian maka industri dalam negeri akan meningkat dan pengangguran pun semakin berkurang. Sehingga pada akhirnya menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga :   Mengembalikan Marwah Jurnalis

Di Indonesia terdapat lembaga yang menangani  pengaduan masyarakat terkait transaksi pasar. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan lembaga tersebut dan bagaimana cara melakukan pengaduan akan kasus yang mereka hadapi. Untuk itu, perlu dilakukan penyebaran informasi lembaga pengaduan yang ada saat ini seperti  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  dan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional untuk mencatat pengaduan konsumen seperti Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK) yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan.

Selain peran konsumen sendiri dan pemerintah dalam usaha perlindungan konsumen, pelaku usaha harus selalu memperhatikan regulasi dalam melindungi konsumen dan memberikan pelayanan yang baik atas keluhan konsumen. Karena dengan memproduksi atau menghasilkan produk yang berkualitas maka konsumen akan menjadi pelanggan setia bagi pengusaha tersebut. Ke depan, Pemerintah juga perlu fokus pada  upaya  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  pelaku usaha agar menyediakan produk yang lebih memadai dengan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam menjual barang   dan/ atau   jasa. Sebab salah satu cara menjadikan konsumen yang berdaya adalah tersedianya barang/jasa yang  memadai,   baik   dari   sisi kuantitas,  kualitas,  dan harga,

Perlindungan    konsumen   menjadi tantangan   tersendiri    dalam   koordinasi    pelaksanaan   perlindungan konsumen  selama  ini.   Untuk  itu,  perlu  ada  suatu  kesatuan  langkah antara seluruh pemangku kepentingan  seperti pemerintah,  pelaku usaha,  dan masyarakat sebagai konsumen agar penyelenggaraan perlindungan  konsumen dapat lebih sinergis, harmonis, dan terintegrasi dengan baik. Pada akhirnya, semoga dengan semangat Hari Konsumen Nasional, konsumen tanah air menjadi lebih cerdas, berdaya dan kedudukannya akan lebih terangkat. Semoga!

Penulis adalah Statistisi Ahli Pertama Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor BPS Sumatera Selatan

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here