Beranda Refleksi Membaca Tantangan dan Peluang Calon Walikota Palembang

Membaca Tantangan dan Peluang Calon Walikota Palembang

Tanggal : Pukul :
312
0
Membaca Tantangan dan Peluang Calon Walikota Palembang - Abdul Malik Syafei, S.H.I., M.H.
Membaca Tantangan dan Peluang Calon Walikota Palembang - Abdul Malik Syafei, S.H.I., M.H.

SUHU Politik di kota Palembang kian memanas mendekati Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) kota Palembang  2018 nanti. Sesuai jadwal, akhir tahun ini tahapan pesta rakyat di kota pempek ini mulai digelar, tidak heran jika sudah banyak calon bermunculan. Menarik memang, meskipun Palembang memiliki calon petahana (incumbent), tapi justru banyak tokoh yang berniat mencalonkan diri, ini berbanding terbalik dengan kondisi petahana  daerah lain di Sumsel (Lubuk Linggau, OKI, Prabumulih dan Pagaralam) yang juga bakal menggelar Pilkada, justru terlihat adem saja.

Pengamatan penulis, setidaknya lebih dari sepuluh nama sudah siap bertarung pada Pilkada kota Palembang, selain incumbent walikota Palembang, Harnojoyo dan wakil walikota Palembang, Fitrianti Agustinda. Sebut saja Sarimuda (mantan calon walikota Palembang 2013), Mularis Djahri (Ketua DPD Hanura Sumsel), Hendri Zainuddin (Anggota DPD RI), Darmawan (Ketua DPRD kota Palembang), Eftiyani (Mantan Ketua KPU kota Palembang), Hernoe Roesprijadji (Pengusaha), H Wijaya (Akademisi), Lury Elza (puteri Alex Noerdin), Belman Karmuda (Plt Dinsos Sumsel), Syaidina Ali (Mantan Dispora Sumsel) dan beberapa nama lainnya.

Munculnya banyak nama yang ingin memimpin kota Palembang, tentu bukan tanpa alasan. Banyak latar belakang yang mempengaruhi mereka untuk ikut membenahi kota yang memiliki potensi dan bisa lebih baik dengan kondisi saat ini jika menerapkan menjemen kepimimpinan yang berkualitas. Bahkan tidak sedikit yang meyakini, bisa lebih baik dari kepemimpinan walikota sebelum ini, Eddy Santana Putera. Dimana, masa kepemimpinannya selama dua periode 2003-2013, Palembang mengalami pembangunan yang pesat diiringi dengan kesejahteraan masyarakat. Wajar, jika banyak tokoh yang merasa harus ikut dalam percaturan politik di Metropolis. Jika melihat kualitas, intergritas dan basis semua calon, maka semua berpeluang dan memiliki kesempatan untuk memimpin kota ini.

Baca Juga :   Pancasila dan Sikap Moderasi Nahdlatul Ulama

PR Calon Walikota Palembang

Pekerjaan Rumah (PR) menumpuk sebenarnya sudah menanti bagi siapapun nantinya pemimpin terpilih di kota Palembang kedepan. Terutama tugas belum seimbangnya antara pembangunan dengan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang cukup tinggi di kota Palembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, di tahun 2015 lalu tercatat 12,85 persen dari jumlah penduduk 1.580.517 jiwa di kota Palembang,  masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tidak hanya itu, kemajuan pembangunan di kota Palembang ternyata belum diimbangi dengan peluang lapangan pekerjaan. Buktinya, data dari Disnaker Kota Palembang, selama tahun 2016, terdata 4.582 warga kota pempek ini sulit mencari kerja berdasarkan data Kartu Kuning AK 1 (Kartu Pencari Kerja). Belum lagi, mereka yang memang masuk kategori pengangguran tapi tidak terdata yang kebanyakan di pinggiran kota.

Persoalann lainnya, juga sudah menunggu seperti problem klasik banjir yang menjadi musuh setiap musim hujan, kemacetan yang timbul akibat dari pembangunan dan terus berkurangnya daerah resapan air di Palembang karena penimbunan daerah rawa untuk kepentingan pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam serta masalah lainnya termasuk pelayanan birokrasi yang jauh dari semangan good governance.

Saatnya Cerdas Memilih Pemimpin

Apatisme pemilih terhadap pemimpin di kota ini menjadi perhatian, bagaimana mau mewakili publik jika masyarat acuh untuk memberikan suaranya. Padahal, kesukseshan pemilihan kepala daerah sesungguhnya terlihat dari jumlah partisipasi pemilih yang terdata dalam daftar pemilih tetap. Berdasarkan data KPU Palembang, angka partisipasi pemilih di kota ini tidak pernah menyentuh 70 persen, hal ini dilihat dari Pilgub Sumsel 2013 lalu, sebanyak 63 persen dan menurun dari Pilwako Palembang 2013 angka partisipasi sekitar 67 persen.

Baca Juga :   Budaya Baca dan Masa Depan Pembangunan Manusia

Hal inilah sebenarnya menjadi tugas kita semua bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, bukan hanya tugas KPU. Tapi juga partai politik yang menjadi peserta pemilu dalam meyajikan pasangan calon untuk diusung. Kita harus mengakui, kekecewaan publik terhadap kepala daerah secara langsung mempengaruhi mereka untuk ikut memilih, makanya calon kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas menjadi syarat mutlak untuk menggerakkan masyarakat mau memberikan suaranya.

Jangan sampai mereka yang menggunakan suaranya hanya karena janji politik dan uang saja, tapi benar-benar memilih pemimpin yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Sebab, lima menit di bilik suara, menentukan lima tahun kota Palembang kedepan. Pemilih cerdas adalah syarat mutlak untuk menentukan kota Palembang lebih baik.

Agar masyarakat tidak tertipu ada baiknya dalam memilih melihat visi-misi pasangan calon, keseriusan seorang pemimpin dapat dilihat dari visi-misinya. Lebih dari itu, penting kiranya meilihat latar belakang sang calon karena karakter  manusia dalam memimpin bisa dilihat dari pergaulan, relasi dan gayanya dalam memimpin. Bagaimana ia di mata kerabat, saudara, karyawan dan treck record-nya selama ini patut pemilih lihat dengan cara terbuka tanpa ada yang dimanipulasi. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hadir hanya saat pemilihan saja, karena tantangan Kota Palembang kedepan sangat besar, terlebih event Internasional Asian Games 2018 di depan mata. Semoga nama yang bermunculan ini akan melahirkan pemimpin yang benar-benar rakyat Palembang harapkan.

Penulis Adalah Pemimpin Redaksi DetikSumsel.Com

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here