Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Komisi IV Beri Tanggapan Terkait Jaminan Kesehatan di Lahat

Komisi IV Beri Tanggapan Terkait Jaminan Kesehatan di Lahat

Tanggal : Pukul :
282
0
omisi IV Beri Tanggapan Terkait Jaminan Kesehatan di Lahat
Ketua Komisi IV DPRD Lahat, Arry bersama Sekretaris Komisi IV, Lion Faisal, saat rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Foto Istimewa.

Lahat, Detik Sumsel — Dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lahat, Pemkab Lahat terus memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta, dengan Program JKN-KIS pada tahun 2019 lalu.

Namun memasuki tahun 2020, UHC masih menunggu kelanjutan, lantaran mengalami beberapa kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Lahat dan BPJS Kesehatan mengadakan audiensi untuk membahas kesinambungan. Mengingat ada aturan yang harus ditaati bersama.

“Mesti ada terobosan, untuk peningkatan pelayanan yang masih dalam naungan JKN-KIS. Kami dari DPRD Lahat, menunggu yang terbaik,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Lahat, Lion Faisal, Senin (13/1) lalu.

Baca Juga :   Dikeluarkan Dari Kepesertaan BPJS, Tetap Bisa Berobat Gratis Ini Syaratnya

Untuk itu, Lion Faisal meminta, dinas yang terkait seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Lahat, dapat segera mengisi data program yang dari pemerintah pusat (PBI APBN DTKS), juga berapa globalisasi data yang ada. Agar dapat menghitung kesediaan anggaran yang ada.

“Mindset saya kembali lagi kepada BPJS Kesehatan. Walaupun ada terobosan nantinya ada MOU disana, dan masih dalam naungan Program JKN-KIS di BPJS Kesehatan,” imbuh Lion.

Baca Juga :   Polres Lahat Selidiki Kasus Tambang Rakyat Telan Korban

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau, Eka Susilamijaya menyatakan, kepesertaan program JKN bersifat wajib. Pada Perpres No 82/2018 disebutkan, bahwa pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Bahkan di Permendagri No 33/2019 juga disebutkan, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya, dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional. Termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda,” jelas Eka, Selasa (14/1), via seluler. (heru).

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here