Beranda Refleksi Ketika Kuto Gawang Menjadi Polemik

Ketika Kuto Gawang Menjadi Polemik

Tanggal : Pukul :
584
0
Ketika Kuto Gawang Menjadi Polemik - Dr. H. Muhammad Adil, M.A
Ketika Kuto Gawang Menjadi Polemik - Dr. H. Muhammad Adil, M.A

PEMEKARAN wilayah kota Palembang yang diresmikan pada 26 September 2016 lalu menyisakan polemik di masyarakat. Polemik dipicu oleh ketidaksetujuan beberapa pihak terhadap penamaan salah satu kecamatan baru menggunakan nama Kuto Gawang. Kecamatan baru ini meliputi kelurahan 8, 9, 10, 11 ilir, dan Kuto Batu, merupakan pemekaran dari kecamatan Ilir Timur Dua (IT II).

Bagi zuriat kesultanan Palembang, baik Prabu Diraja, maupun Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, sepakat bahwa Kuto Gawang merupakan nama yang sakral, karena merupakan nama keraton pertama Kesultanan Palembang. Menurut mereka diperlukan proses yang benar tentang boleh-tidaknya nama itu digunakan menjadi nama wilayah, sehingga tidak salah kaprah.

Mereka beralasan bahwa kondisi ini perlu diluruskan, sebab, dikhawatirkan akan mengaburkan sejarah Kuto Gawang yang letak posisi awalnya oleh sejarawan Palembang berada di 2 ilir, atau Pusri sekarang. Karenanya mereka meminta kepada pihak terkait seperti DPRD dan Pemkot Palembang untuk melakukan revisi. Gubernur Sumselpun—seperti dimuat beberapa media cetak—ikut nimbrung dengan menyebutkan dalam bahasa Palembang, “ngapo pulo menggunakan namo itu” (kenapa juga menggunakan nama itu).

Pihak Pemkot Palembang melalui Sekda kota, Harobin Mastofa, merespon polemik ini dengan cukup positip bahwa mereka akan memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, kemudian akan melakukan evaluasi, dan dapat saja menggantinya dengan nama lain yang lebih sesuai. Berbeda halnya dengan teman-teman di DPRD. Di antara anggota DPRD, ada yang bersikukuh dengan mengemukakan alasan bahwa pemberian nama Kuto Gawang telah melalui proses, bermula dari usulan masyarakat yang mereka teruskan dan kemudian disepakati, jadilah namanya seperti itu. Karenanya, tidak perlu dilakukan revisi. Demikian Adhiansyah Wakil Ketua DPRD kota berpendapat.

Persoalannya adalah apakah Kuto Gawang memang begitu sakral pada masanya? Keraton Kuto Gawang yang berdiri pada abad ke-16, didirikan oleh Ki Gede Ing Suro bersama beberapa orang lainnya merupakan cucu dari pendiri Demak, Raden Fatah. Mengenai waktu kedatangan Suro di Palembang diperkirakan oleh para sejarawan secara berbeda-beda, berkisar antara tahun 1541—1566. Menurut de Graff dan Pigeaud, kedatangan mereka ke Palembang sebagai akibat dari konflik Pajang yang berujung dengan mengkatnya Sultan Trenggana.

Jika dilihat dari letaknya, maka Keraton Kuto Gawang sangatlah strategis. Seperti digambarkan pada tahu 1659 oleh ahli sketsa Belanda, Joan van der Laen. Dalam sketsanya, Kuto Gawang yang terletak di pinggir sungai Musi itu adalah kota berbenteng menghadap ke arah sungai Musi dengan pintu masuknya melalui sungai Rengas. Di sebelah timurnya berbatasan dengan sungai Taligawe, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan sungai Buah. Sungai Taligawe, sungai Rengas, dan sungai Buah tampak terus ke arah utara dan satu sama lain tidak bersambung. Sebagai batas kota sisi utara adalah pagar dari kayu besi dan kayu unglen. Di tengah benteng keraton tampak berdiri megah bangunan keraton yang letaknya di sebelah barat sungai Rengas. Benteng keraton mempunyai tiga buah baluarti  yang dibuat dari konstruksi batu. Sedangkan wilayah pemukiman penduduk, baik penduduk asli, maupun pendatang ditempatkan di seberang sungai Musi pada sisi selatan Musi dan sisi barat muara sungai Komering. Lebih lanjut, Kuto Gawang digambarkan sebagai Keraton yang bentuknya empat persegi panjang dibentengi dengan kayu besi dan kayu unglen yang tebalnya 30 x 30 cm/batangnya. Panjang dan lebarnya dengan ukuran 290 Rijnlandsche roede atau 093m. Sedangkan tinggi dindingnya 24 kaki atau7,25m.

Baca Juga :   Malam Puncak Pergantian Tahun, Tim Gabungan Siaga di BKB

Sayang sungguh sayang, keraton ini harus lenyap, karena kota dibakar oleh Belanda meluluhlantahkan semua bangunan keraton, sampai akhirnya, sekarang menjadi tempat berdirinya PT. Pupuk Sriwijaya. Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, akan tetapi belum dapat mengangkat hazanah yang sangat berharga untuk menggambarkan kekuatan kesultanan Palembang kala itu.

Pada masanya, Keraton Kuto Gawang tidaklah terlalu disakralkan, karena antara orang-orang kesultanan dengan masyarakat, baik orang asli, maupun pendatang dari luar melakukan interaksi berbagai keperluan berlangsung di dalam keraton. Dengan sebutan rajanya adalah Sultan, gelarnya adalah Sayyidul Imam Panatagama, dilingkungan keraton Islam dijadikan sebagai landasan dalam mengatur hubungan  masyarakat, baik vertikal, maupun horizontal, tentu dapat diprediksi bahwa peran dan fungsi Kuto Gawang sangatlah bernuansa Islami, dekat dengan keseharian masyarakatnya.

Karenanya, polemik nama Kuto Gawang, tentang boleh atau tidak digunakan menjadi salah satu nama wilayah kecamatan dalam kota Palembang, memang perlu didahului dengan sebuah kajian mendalam melibatkan berbagai pihak terkait. Seperti sejarawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para zuriat (sultan Palembang), dan komponen masyarakat lainnya. Kajian inilah yang dapat dijadikan pijakan oleh pengambil kebijakan.

Baca Juga :   Bangun Pariwisata Berbasis Film di Kota Palembang

Dengan begitu, maka nuansanya tentu akan menjadi lebih bermakna. Kuto Gawang tidak sekadar hanya menjadi nama kecamatan, tepi lebih dari itu. Dapat disinergikan dengan program wisata budaya. Pemerintah dapat melibatkan PT Pusri—menyiapkan dana—untuk ikut serta membuat miniatur Keraton Kuto Gawang dan mendanai beberapa penelitian dalam rangka reaktualisasi Kuto Gawang. Seperti yang disulkan oleh Sekretaris Umum zuriat Palembang, Lukmanul Hakim. Tentu tidak hanya miniatur bangunannya, tetapi juga isi (content) yang dapat menjelaskan bagaimana bentuk, peran, dan fungsi Kuto Gawang pada masanya, sejak mulai berdiri, tempat memerintah, sampai beralih fungsi sampai sekarang.

Kita boleh iri dengan negara tetangga, Malaysia, misalnya. Wisata budaya yang ada di negeri jiran ini ditata dan dikelola dengan sangat baik yang dapat meningkatkan income bagi negaranya dari sektor pariwisata. Peninggalan-peninggalan masa lalu berupa keraton, benteng, rumah tua, masjid, dll semuanya disinergikan dan dijadikan paket-paket wisata budaya dengan nilai sejarah yang sangat diminati oleh para wisatawan yang sayang jika tidak diukunjungi.

Palembang, sangat banyak memiliki berbagai peningggalan bersejarah masa lalu. Akan tetapi, kita belum cukup serius mengelolanya dengan baik. Kuto Gawang contohnya. Atau, Jangankan Kuto Gawang, Benteng Kuto Besak saja yang tongkrongannya masih nagkring di pinggir sungai Musi, belum dikelola dengan baik. Pengunjung hanya dapat memanfaatkan alun-alunnya yang sudah di kelola untuk berbagai keperluan penyelenggaraan berbagai evan kegiatan, dan juga sarana wisata. Akan tetapi, benteng dan apa yang ada di dalamnya, belum banyak orang yang tahu, terutama menyangkut fungsi dan kedudukannya, sejarahnya seperti apa, mengapa di dalamnya ada pasukan militer, dan lain sebagainya. Meskipun, sedikit penjelasan tentangnya bisa kita dapatkan setelah masuk ke dalam musium yang ada di luar Benteng Kuto Besak.

Dalam sejarahnya, polemik ilmiah selalu berujung kepada munculnya berbagai perdebatan ilmiah. Dari kondisi inilah kami berharap akan muncul berbagai kesepakatan kebijakan oleh pengambil kebijakan (decission maker) untuk melestarikan hazanah Palembang yang mendunia.

Penulis adalah Dosen UIN Raden Fatah Palembang

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here