Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Palembang Kemerdekaan Pers Jangan Dibajak “Preman”

Kemerdekaan Pers Jangan Dibajak “Preman”

Tanggal : Pukul :
279
0
Ketua Komisi PMPEP Dewan Pers Imam Wahyudi saat memberikan Stadium general di Pelantikan AMSI Sumsel di Aula Gedung DPRD Sumsel Sabtu (1/12)

Palembang, Detik Sumsel – Himbauan ditujukan kepada para jurnalis profesional untuk tidak membiarkan kemerdekaan pers dibajak oleh preman komunikasi alias abal-abal.

Hal ini di sampaikan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (PMPEP) Dewan Pers Imam Wahyudi saat memberikan Stadium general di Pelantikan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sumatera Selatan di Aula Gedung DPRD Sumsel Sabtu (1/12)

Dikatakan Imam, publik sering kali mencampur adukkan antara media dan pers, padahal tidak semuanya media kemudian bisa disebut pers.

“Hanya media yang memenuhi syarat bisa dikatakan pers atau perusahaan pers. Salah satunya perusahaan pers harus berbadan hukum (Undang-Undang No 40 Tahun 1999) atau berbentuk badan hukum (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers),” jelasnya.

Menurut Imam, badan hukum akan lebih menjamin perusahaan pers melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang tidak akan merugikan pihak lain serta diharapkan memberi kepercayaan yang lebih besar pada suatu perusahaan pers.

“Ada media online puluhan ribu, macam-macam belum tentu mereka pers,” tegas Imam

Imam menyebutkan khusus media online misalnya, ada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dibuat Dewan Pers dan Komunitas Pers pada 3 Februari 2012.

Menurutnya ada media yang mengaku pers tapi tidak mencerminkan etika dan kode etik jurnalistik yang dijunjung tinggi pers.

“Kelakuan orang-orang yang mengaku wartawan ini tidak mencerminkan nilai-nilai pers, misalnya melakukan pemerasan, pengancaman dan hal-hal negatif lainnya yang bisa dilaporkan sebagai tindak pidana,” tukasnya

Dalam pelantikan AMSI Sumsel, Sidratul Muntaha bersama dengan pengurus AMSI memintak kepada para rekan seprofesi agar tetap profesional dalam menjalankan tugas.” Tetap ada koridor yang ada, jangan melenceng, sebab semua ada aturannya, jika tidak itu akan menjadikan buruk bagi profesi kita,”pungkasnya (fir)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here