Beranda Politik Kasek Bawaslu Sumsel Diperiksa Kejati, Diduga Terkait Dana Hibah 2013

Kasek Bawaslu Sumsel Diperiksa Kejati, Diduga Terkait Dana Hibah 2013

Tanggal : Pukul :
1338
0
Ilustaris Korupsi

Palembang, Detik Sumsel – Tidak hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan yang di sinyalir menerima hibah tahun 2013 dari Pemprov Sumsel, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel di juga menerima aliran dana tersebut.

Dimana dari informasi yang berhasil dihimpun, pemeriksaan terus dilakukan pihak Kejaksaan, dengan terus memanggil beberapa pihak, termasuk pemanggilan terhadap Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, yang dilakukan belum lama ini.

Pemeriksaan tersebut dibenarkan, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Hotma Hutadjulu, melalui via telp ia membenarkan adanya pemanggilan terhadap Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, pada hari Kamis 6 September 2018.

“Ya ada pemanggilan terhadap Bawaslu Sumsel, dimana mereka dimintai keterangan, terkait hibah yang diterima antara 2014 atau 2013,”ujarnya melalui sambungan seluler, Jum’at (7/9)

Ia menerangkan bahwa, Bawaslu dipanggil karena memang lembaga tersebut, jadi salah satu lembaga yang menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun 2013 lalu, untuk pelaksanaan kegiatan.

“Jika rangkaiannya bukan soal Bawaslu, tapi ada kaitannya dengan hibah yang diterima,” jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pemanggilan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, Ir. Iriadi MS tidak dapat dihubungi. Bahkan, pesan singkat via Whatsapp, tidak mendapat respon dan hanya dibaca.

Dari penelusuran yang dilakukan, terdapat banyak kejanggalan terkait hibah yang diberikan Pemprov Sumsel kepada Bawaslu Sumsel.

Dimana, diduga telah tejadi penyalahgunaan jabatan dan tindak pidana korupsi, terkait pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan alat-alat peraga berupa spanduk baleho dan lain-lain yang dicetak Bawaslu Provinsi Sumsel, dengan nilai plafon anggaran mencapai Rp27 Miliar, yang diduga kuat menyalahi prosedur.

Hal itu dikaranakan, berdasarkan laporan itu diduga telah terjadi pemalsuan dokumen perusahaan atas nama CV Lentera jaya Abadi dengan nomor VPWP : 03.005;684.0.307.000.

Berdasarkan fakta data yang didapatkan berupa foto copy dari Surat Kemekeu RI, Dirjen Pajak Nomor S.04497/WPJ.03/Kp.01/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang konfirmasi atas data confirmasi Fiskus Rp11.181.050.000 selisih Rp11.181.050.000 atas nama CV Lentera Jaya Abadi.

Selain itu berdasarkan fakta foto copy surat Kemenkeu Dirjen Pajak nomor: S.0533/WPJ.03/KP.01/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal pembetulan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013. Dimana, dalam pengadaan lelang barang dan jasa yang ada di Bawaslu setidaknya masih ada perusahaan lain (AKK) yang jumlah kontraknya lebih besar dari kedua perusahaan tersebut yang mendapatkan kontrak lebih kurang mencapai Rp27 Miliar.

Artinya, kedua perusahaan tersebut diduga kuat tidak memenuhi Grede klasifikasi prusahaan dengan nilai kontrak diatas Rp11 miliar dan melanggar undang-undang persaingan tidak sehat.

Disamping itu pemakian kedua prusahaan tersebut illegal dan diduga ada pemalsuan dokumen pemilik kedua prusahaan tidak mengetahui adanya pekerjaan dibawaslu sumsel serta melanggar aturan tentang pengadaan barang dan jasa. (Pen)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here