Beranda Refleksi Gubernur Sumsel 2018-2023: Siapkah Menyambut Bonus Demografi?

Gubernur Sumsel 2018-2023: Siapkah Menyambut Bonus Demografi?

Tanggal : Pukul :
358
0
Gubernur Sumsel 2018-2023: Siapkah Menyambut Bonus Demografi? - Bambang Irawan
Gubernur Sumsel 2018-2023: Siapkah Menyambut Bonus Demografi? - Bambang Irawan

INDONESIA memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, Bangsa Indonesia juga diberikan anugerah oleh Tuhan berupa sumber daya manusia yang unggul dari bangsa-bangsa lainnya, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Terlebih bahwa keunggulan tersebut akan nampak jelas terlihat puncaknya pada beberapa tahun mendatang saat luapan generasi usia produktif akan didapat oleh bangsa ini. Luapan generasi usia produktif itu dinamakan dengan istilah bonus demografi.

Salah satunya sumatera selatan, yang juga akan mengalami bonus demografi mengingat sumatera selatan khususnya palembang terus mengenjot pembangunan infrastruktur yang bisa dikatakan infrastruktur berskala Internasional

Secara definitif, bonus demografi merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

Kondisi seperti itu diprediksi akan dialami oleh Sumatera selatan pada tahun 2020-2030.   Berdasar prediksi BPS Sumsel, jumlah penduduk di Sumsel pada 2016 mencapai 8,160.901 jiwa. Lalu, 2017 8.266.983 jiwa, pada 2018 8.370.320 jiwa, 2019 mencapai 8.470.683 jiwa. Hal tersevut menunjukan bahwa sumsel akan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dari 2010 hingga 2018 ini bisa mencapai 2,21 persen.

Namun demikian, bonus demografi tersebut bagai sebuah pisau bermata dua: satu sisi dapat menjadi anugerah, sedangkan sisi lainnya dapat menjadi musibah. Tinggal sejauh mana pemerintah provinsi sumatera selatan menangkap peluang bonus demografi dengan baik dan efesien.

Dikatakan anugerah bagi sumsel ini jika luapan generasi usia produktif (15-64) tersebut dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah harus dengan serius memberikan kepada mereka akses layanan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan dengan baik, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan memadai.

Dengan kata lain, bonus demografi akan menjadi anugerah bagi provinsi sumatera selatan ini jika masing-masing individunya memiliki kualitas dan profesionalitas yang baik.

Sebaliknya, jika pemerintah bersikap apatis dan ‘gagap’ terhadap persoalan ini, serta tidak memiliki solusi program yang konkrit untuk mengantisipasi banyaknya luapan penduduk usia produktif tersebut, maka musibah besar pun sedang menanti bumi sriwijaya ini di kemudian hari.

Dampaknya, masalah sosial pun akan berdatangan, mulai dari jumlah pengangguran yang meningkat tinggi sehingga akan menjadi beban bagi pemerintahan di sumatera selatan, dan kriminalitas akan terjadi di mana-mana.

Apalagi setiap dampak dari momen pesta demokrasi baik pilkada, legislatif dan eksekutif, perekonomian disumsel selalu menurun dan banyak janji-janji kampanye yang didengungkan dalam kampanye banyak tidak direalisaikan, mengingat para peserta yang tampil dalam perebutan kursi kekuasaan politik sumsel boros dalam berkompetisi, hal itu mungkin dikarenakan kandidat kurang piawai dalam menjalankan stratak kemenenangan yang telah di rumuskan dan juga belum kompak dalam menciptakan panggung demokrasi yang sehat dan berkualitas. Malahan mereka bersama-sama menciptakan panggung demokrasi dengan jual beli suara dan transaksional sehingga lahirlah dari proses itu pemimpin yang tipe penumpang non inisiatif dan tidak memilik integritas bukan menciptakan pemimpin yang bermental driver (pengemudi) yang handal. Tak luput juga Seni dalam pesta demokrasi juga belum ada pembaharuan dari masing-masing peserta yang ikut pesta demokrasi tersebut.

Melirik beberapa visi-misi 4 kandidat gubernur sumsel 2018-2023. Semuanya memilik visi misi yang unggul dibidangnya masing-masing. Namun belum ada visi misi yang mengkerucut sebuah solusi konkrit dalam memperbaiki sumsel menjadikan provinsi sumsel yang dapat bersaing secara kompetitif dengan provinsi lain yang ada di Indonesia dan masih tergolong “kuno” belum ada inovasi baru dalam menyambut bonus demografi yang diprediksi terjadi di tahun 2020 akan datang.

Dari 4 kandidat gubenur sumsel hampir semuanya sama-sama menawarkan infrastruktur merata, dikarenakan memang kunci dari semua layanan publik akan sampai pada rakyat sumsel adalah infrastruktur jalan yang nemadai dan hal itu mungkin disebabkan masih banyak jalan provinsi maupun daerah-daerah di sumsel masih belum memadai di lalui.

Baca Juga :   Mengkritisi Hasil Survey Menjelang Pilkada Sumsel

Buru-buru mau merawat struktur jalan provinsi, perbaikan jalan pun tak kunjung selesai diperbaiki sampai hari ini apa lagi mau memberikan solusi jalan baru yang sifatnya memotong perjalanan yang jauh menjadi cepat dan mengatasi kemacetan bila itu terjadi dikemudian hari.

Ada juga visi misi beberapa kandidat yang menawarkan tentang wirausaha dan pemanfaatan pemuda serta fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Namun sekali lagi penulis melihat belum ada yang menawarkan solusi yang konkrit untuk masyarakat sumsel yang kaya akan suku dan adat serta kemajemukan masyarakatnya itu sendiri.

Empat kandidat yang tampil hari ini hanya tiga yang menurut saya memiliki pengalaman dalam mengelolah dunia kepemerintahan mengingat ketiga-nya adalah sudah teruji baik dan buruknya serta mantan bupati di masing-masing daerahnya. Sedangkan satu kandidat bisa dikategori kan tampil dari kalangan politisi yang mungkin sampai hari ini bisa dikatakan belum ada kontribusinya atau belum teruji baik dan buruknya 100 persen dari peran dan fungsinya selama menjadi politisi ulung.

Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumsel mencatat terjadi peningkatan jumlah pengangguran di seluruh daerah di Provinsi Sumsel pada Agustus 2017 dibanding bulan yang sama di tahun 2016. Dari 4.31 persen menjadi 4.39 persen artinya naik 0.08 persen jumlah pengangguran usia produktif di sumsel. Ini dapat juga menjadi PR besar bagi pemerintah kedepan selain Infrakstuktur yang tidak merata atau hanya fokus kepada beberapa kota/kabupaten saja.

Jika kita lihat hasil dari BPS sumsel di atas maka siapapun yang berhasil unggul dalam panggung demokrasi nantinya dan resmi duduk sebagai pemerintah kedepan harus betul pandai dalam menjalankan roda kepemerintahan agar semua sektor bidang yang ada tersentuh dengan solusi konkrit pemerintah itu sendiri. Artinya tidak ada tebang pilih dalam memajukan sektor bidang yang ada di sumsel ini kalau memang pembangunan mau merata.

Kembali lagi kemasalah yang penulis bahas soal bonus demografi. Penulis mencoba memberikan ide dan gagasan yang mungkin nantinya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah provinsi yang baru dalam dalam merancang kebijakan program kerjanya kedepan.

Bonus demografi dijelaskan sebelumnya akan menjadi manfaat besar bagi pembangunan di Sumsel karena peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut akan diikuti dengan penurunan angka ketergantungan. Sebagai contoh, jika saat ini satu penduduk Indonesia yang bekerja harus menanggung dua orang yang tidak produktif, maka pada periode tahun 2020-2035 angka ketergantungan tersebut akan berubah secara terbalik menjadi dua penduduk yang bekerja akan menanggung beban satu orang yang tidak produktif.

Menciptakan generasi muda yang berkualitas, profesional dan mandiri bukan hanya beban bagi individu pemudanya tapi juga itu beban pemerintah karena generasi muda lah yang akan tampil dengan kualitas, profesional dan mandiri di kemudian hari. Namun hal itu bukanlah hal yang muda membentuk karekter generasi muda berkualitas, profesional dan mandiri sekarang ini dan itu hal yang lebih berat dari pada membentuk generasi muda di era sebelumnya. Mengapa demikian? Karena yang dihadapkan pemuda hari ini adalah kompetisi yang sangat kompleks baik di pandang dari segi persaingan domestik maupun persaingan global.

Semakin membeludaknya pertumbuhan penduduk usia produktif di sumsel yang akan datang maka akan makin meningkatkan persaingan diantara mereka sendiri untuk memperebutkan pekerjaan yang tepat. Sedangkan dari perspektif global, pemberlakuan berbagai perjanjian perdagagan bebas saat ini membuat arus pergerakan barang, modal, dan manusia serta lapangan tenaga kerja menjadi menjadi sangat mudah. Kuatnya tekanan persaingan domestik dan global tersebut memaksa generasi muda harus memiliki daya saing tinggi agar dapat memperoleh lapangan kerja. Tanpa daya saing, jumlah generasi muda yang besar tersebut justru akan berubah menjadi beban tanggungan pemerintah untuk menghidupinya dan konflik sosial akan tidak terbendung jika pengangguran semakin meningkat.

Baca Juga :   YA SAMMAN, SIAPA DIA?

Apalagi hari ini Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumsel tahun 2015. APK Sumsel hanya mencapai 23,84 persen di bawah angka rata-rata nasional sebesar 26 persen. Hal ini menunjukan secara tegas bahwa generasi muda yang bisa lanjut studi ke PTN dan PTS di sumsel hanya 24 persen. Init sebuah tantangan besar bagi pemerintah sumsel kedepan Bagaimana pemerintah bisa memaksimalkan peran generasi muda dalam menyambut bonus demografi bila tingkat minat pendidikan generasi muda ke PTN dan PTS masih rendah artinya disinilah peran pemerintah dalam menempah generasi muda yang berkualitas, profesional dan mandiri harus serius dan harus ada dobrakan baru agar generasi muda yang belum bisa meneruskan pendidikannya ke PTN dan PTS bisa tercapai dan pemerintah harus bisa memanfaatkan PTN dan PTS yang ada untuk memberikan pendidikan bagi generasi muda yang perekonomiannya rendah.

Pendidikan adalah yang berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi baru) bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Jika pemerintah berhasil membelanjakan alokasi dana APBD dalam sektor pendidikan dipastikan akan terjadi perubahan yang signifikan pada dunia pendidikan kita disumsel ini yang mendorong terjadinya keberhasilan Bonus Demografi. Untuk itulah pendidikan  jangan dijadikan komoditas barang eksklusif agar seluruh elemen masyarakat bisa menikmatinya. Dengan demikian terciptalah generasi emas sumsel yang siap menghadapi tantangan pada era Bonus Demografi pada tahun 2020-2030

Gubernur provinsi sumsel yang terpilih nantinya di pilkada serentak gelombang ketiga Juni 2018 harus perlu mematangkan strategi baru untuk meningkatkan daya saing sebagai prasyarat mutlak kemajuan bagi generasi mudanya. Dengan berhasilnya pemerintah kedepan menciptakan pemuda yang berkualitas, profesional dan mandiri adalah sebuah peluang emas bagi sumsel dalam menatap masa depan provinsinya.

Masih ada tantangan pemerintah provinsi sumsel untuk mencapai keamanan wilayah dari berbagai jenis tindakan kriminal, ketahanan ekonomi kerakyatan, kalau kita lihat menurut pandangan para ahli maka salah satu keharusan bagi setiap pemerintah provinsi untuk mempertahankan kedaulatan pronvisinya dalam abad 21 harus memenuhi tiga tuntutan secara simultan atau bersamaan tanpa ada yang terbengkalai. Pertama, mencapai tingkat keamanan bagi masyarakat sumsel yang lebih terjamin untuk menjaga kepentingan daerahnya di tingkat nasional, Kedua, memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan ekonomis dari masyarakatnya dan yang terakhir Ketiga, menjamin kebutuhan yang berkelanjutan adil dan merata. Menurut hemat penulis dari ketiga tantangan besar diatas, kalau memang kita sebagai provsinsi yang besar dengan mebanggakan kejayaan sriwijaya maka kita harus mampu menjaga kepentingan sumsel (regional interest)  kita diatas kepentingan segalanya baik suku, adat dan agama. Disinilah diperlukan hadirnya seorang pemimpin sebagai driver (pengemudi) yang handal dan tau cita-cita dan harapan masyarakatnya terhadapa bumi sriwijaya ini dan pemimpin kepala pemerintahan provinsi yang mempunyai jiwa rasa memiliki (sense of belonging) dari apa yang kita miliki selama ini. Kekayaan sumber daya alam kita yang begitu melimpah ruah misalkan Minyak dan batubara menjadi modal besar bagi bumi sriwijaya dalam mencapai pembangunan segala sektor yang berkelanjutan. Kemudian menjadikan kekuatan ekonomi di sumsel sebagai kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap Negara dan akan dapat diperhitungkan dalam kancah pergaulan perdagangan Internasional.

Melihat peluang di atas kita menaruh harapan kepada pemerintah yang terpilih nantinya untuk memperhatikan juga generasi muda sebagai duta perubahan masa depan untuk terjun dan aktif dalam menyongsong pembangunan sumsel kedepan dengan menjadi perwakilan atau duta sumsel di tingkat nasional maupun internasional. Aktivitas generasi muda harus diarahkan dengan grand design yang jelas dan bukan diposisikan sebagai event sesaat sehingga kerangka pembangunan pemuda mempunyai visi yang jelas dan konkrit.

*Kader HMI Cabang Palembang dan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here