Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Kesehatan Dorong Revisi Regulasi BPJS, Perpres 75/2019 Memotong Kedaulatan Otonom

Dorong Revisi Regulasi BPJS, Perpres 75/2019 Memotong Kedaulatan Otonom

Tanggal : Pukul :
772
0
Dorong Revisi Regulasi BPJS, Perpres 75/2019 Memotong Kedaulatan Otonom
Ketum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharudin Upa saat menerima plakat dari Presidium ASB, Rudi Panggaribun usai diskusi

Palembang, Detik Sumsel – Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharudin Upa mengungkapkan bahwa soal Regulasi BPJS perlu direvisi karena dibawa langsung oleh badan presiden langsung dan ini menjadikan tidak ada kewajiban BPJS bertanggungjawab.

“Karena di bawah Badan presiden, orang tidak bisa meminta pertanggungjawaban, seorang Bupati, Gubernur, Menteri maupun anggota DPR aja tidak bisa meminta pertanggungjawaban, karena Undang-undangnya, memang tidak mewajibkan bagi BPJS untuk bertanggung jawab,” ungkapnya saat FGD soal Potret Buram BPJS dengan tema “Kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Era Otonomi Daerah” digelar oleh Komite Rakyat Terpadu (PP – ASB – PPMI – SRMI) di Hotel Swarna Dwipa, Jumat, (17/1).

Lebih lanjut, Ia mengatakan UU Saoal BPJS perlu direvisi, dengan Regulasi yang memihak kepada masyarakat, harus diubah regulasi secara organisasi. SRMI dengan tegas bahwa sistem pelayanan kesehatat dengan sistem ansuransi tidak profesional, dalam UU pasal 34 menegaskan bahwa tidak ada dikatakan wajib bagi masyarakat “ Nah sekarang regulasi sudah masuk (DPR), jadi tugas kita bersama untuk di revisi, revisinya adalah satu, menghilangkan kata ansuransi. Menghilangkan kata Wajib bagi rakyatnya, yang harus wajib itu adalah negara, kemudian Badanya, bukan lagi satu badannya yang didalamnya ada ansuransi yang dibawah langsung kementerian kesehatan,” paparnya.

Baca Juga :   Warga Palembang Pilih Turun Kelas BPJS Kesehatan

Kemudian, soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, kata Wahida, ini memaksa pemeriintah daerah, karean ada dua pasal yang menjadi problem pemerintah daerah yaitu sola pasal kenaikan iuran BPJS dan pasal tentang Integrasi Jamkesda ke BPJS.

“Seharusnya, ini tidak dipaksakan dalam bentuk Perpres, karena dalam UU tidak megatur, yang diatur dalam UU justru ada sharing, ada kerjasama. Seperti contoh dalam UU 34 tentan otonomi daerah, dimana di pasal 9-12 dijelaskan bahwa pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sitem kesehatannya.” Jelasnya.

Baca Juga :   Warga Lahat yang Sakit Bisa Gunakan KK Untuk Berobat

Wahida mengatakan bahwa untuk alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mengelola sistem kesehatan sudah di berikan dalam UU kesehatan No 36 di pasal 171, untuk APBN sebesar 5 persen dan APBD 10 persen.

“Sebenarnya setelah ada Perpres ini memotong kedaulatan wewenang otonom daerah dihilangkan, jadi sifat otonom daerah, mereka tidak bisa menyelenggarakan (Sistem Kesehatan,” pungkasnya. (fir)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here