Beranda Tak Berkategori Dispar Harapkan Perda Cagar Budaya Dapat Terwujud

Dispar Harapkan Perda Cagar Budaya Dapat Terwujud

Tanggal : Pukul :
504
0
Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, berfoto bersama dengan pihak terkait pada acara Kampanye Pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di De burry Caffe, Rabu (29/8).
Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, berfoto bersama dengan pihak terkait pada acara Kampanye Pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di De burry Caffe, Rabu (29/8).

Palembang, Detik Sumsel – Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya di Palembang, menjadi kendala sendiri dalam melestarikan serta menjaga cagar budaya yang ada.

Hal tersebut di ungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani, saat gelaran Kampanye Pelestarian Cagar Budaya yang dilaksanakan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di De burry Caffe, Rabu (29/8).

Dijelaskan Isnaini, belum adanya Perda tentang cagar budaya, membuat pihak terkait, khususnya Dinas Pariwisata, memiliki kesulitan dalam pelestarian cagar budaya yang ada saat ini.

“Tanpa adanya perda tersebut, maka saat terjadi pemugaran atau pembangunan oleh masyarakat di situs yang diduga cagar budaya. Kita pastinya merasa kesulitan untuk mencegahnya,” ungkapnya.

Baca Juga :   Menagih Janji Wakil Walikota Palembang Atasi Persoalan Banjir

Isnaini berharap, kedepan, perda tentang cagar budaya dapat terwujud. Sehingga kota Palembang memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk perlindungan cagar budaya. “Kita berharap, semoga kedepan Perda ini akan segera terwujud,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Cagar Budaya Nasional, Suroso, mengatakan bahwa, pemerintah setempat sebaiknya jangan selalu mengacu ke Undang-Undang yang ada, tapi belum ada Peraturan Pemerintah (PP) nya, tapi gunakan UU yang baik untuk didaerah tersebut, semisal UU 34, yang terpenting benda cagar budaya itu selamat dahulu dan demi kebaikan bersama bagi pelestarian Cagar Budaya.

Baca Juga :   Pemkot Palembang Dukung Kegiatan Mudik Gratis BUMN

“Bupati atau Walikota itu bisa saja membuat kebijakan tidak harus dengan UU cagar budaya, dengan UU Pemerintahan yang ada pun bisa,” ungkapnya.

Suroso menambahkan, Jangan lantas juga, jika sudah melakukan hal yang demikian pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau hal negatif lainnya, usahakan lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Untuk di Palembang, bisa di gunakan UU cagar budaya mengikuti nanti perdanya, kemudian gunakanlah UU Bangunan disitu juga menyangkut tentang kecagar budayaan dan UU tata ruang yang menyangkut zonasi dan keruangan itu,” pungkasnya. (Wira)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here