Beranda Ekonomi Bawa Uang Asing Rp 1 M, Siap-Siap Didenda

Bawa Uang Asing Rp 1 M, Siap-Siap Didenda

Tanggal : Pukul :
478
0
Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Hari Widodo

Palembang, Detik Sumsel – Bank Indonesia (BI) mulai menerapkan aturan pembatasan pembawaan jumlah uang kertas asing (UKA) atau valuta asing setara atau senilai lebih dari Rp 1 miliar, baik di luar maupun di dalam daerah pabean.

Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Hari Widodo mengatakan, aturan ini diterapkan bagi perorangan dan korporasi.

“Mulai 3 September 2018, bagi setiap orang atau korporasi yang membawa uang kertas asing dengan nilai setara atau lebih dari Rp 1 miliar, akan dikenai sanksi,” katanya Senin (03/09).

Kebijakan ini sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Sementara, sanksi akan dikecualikan bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI. Sedangkan bagi yang melanggar otoritas, akan diberikan sanksi berupa denda.

Ia menambahkan, jumlah nilai denda tersebut akan sesuai dengan peraturan terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam serta ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Merujuk pada aturan tersebut, jumlah denda yang bakal dikenakan berjumlah 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara Rp 300 juta. Jumlah nilai ini akan berlaku baik untuk perseorangan maupun perusahaan.

Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada badan berizin yang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan BI.

Denda yang akan dikenakan sebesar 10 persen dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara Rp 300 juta.

Dan dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk itu ia mengimbau, bagi siapa saja yang memerlukan membawa valuta asing di atas ambang batas pembawaan UKA, tetap dapat melakukannya secara non tunai. Lanjut dia menjelaskan, kebijakan ini bukan bagian dari kebijakan mengontrol devisa melainkan kebijakan ini menekankan pada pengaturan lalu lintas pembawaan valuta asing secara tunai.

“Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam menjaga kestabilan rupiah,” tegasnya. (May)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here