Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Nasional Bambang Haryo Sebut Menteri ESDM Tidak Paham Tupoksi

Bambang Haryo Sebut Menteri ESDM Tidak Paham Tupoksi

Tanggal : Pukul :
154
0
Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono

Jakarta, Detik Sumsel – Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi V DPR-RI dan Badan Anggaran mengktirik sikap arogansi Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Seperti dikutip disejumlah media, Menteri Jonan mengancam anak buahnya bila tidak bisa bekerja cepat dalam memproses perizinan usaha, maka akan dipindah tugas ke gunung untuk ditempatkan sebagai pengawas gunung di PVMBG.

Yang disebut jonan itu, kata anggota Fraksi Gerindra ini, adalah sesuatu yang tidak tepat dan itu bentuk arogansi, karena Jonan tidak paham tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di kementerian yang dia pimpin.

“Tugas di PVMBG ini sangat penting dan vital, karena menyangkut keselamatan nyawa publik dan barang publik serta uang publik yang harus dilindungi oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan serta kemampuan khusus dan orang-orang yang kredibilitasnya jelek, tidak bisa ditempatkan di PVMBG yang sangat vital tersebut,” kata Bambang, Sabtu (10/8).

Baca Juga :   Berjiwa Sosial, Sujarwoto Rutin Berikan Bantuan Panti Asuhan

Dimana, lanjut Bambang, orang-orang yang ditempatkan di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) atau di pos pemantau gunung bukan orang yang asal-asalan, tapi harus punya kompeten.

“Tidak bisa sembarang orang ditempatkan disitu, apalagi terkesan menjadi tempat penampungan orang-orang buangan dari Kementrian ESDM. Jadi ini, dapat dikatakan Menteri Jonan tidak peduli keselamatan nyawa publik,” terang Bambang.

Baca Juga :   Normansyah Kawal Suara Hingga Tuntas

Dilanjutkan Bambang, mengenai sistem perijinan usaha 14 hari kerja, lagi-lagi Menteri Jonan tidak mengikuti aturan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo.

“Sebagaimana Perpres 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, aturan perijinan itu justru dalam 3 jam selesai, bukan 14 hari, lah kalau Menteri jonan ini membuat aturan sendiri, dia ikut presiden mana? Jelas ini melanggar dan tdk sesuai ketentuan paket kebijakan ekonomi yang seharusnya Jonan patuhi, karena Kementerian ESDM di bawah Menko Ekonomi, jadi jangan membuat pencitraan yang salah,” ujar Bambang. (tet)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here